Anggaran IKN dan Proyeksi Anggaran untuk Pemerintahan Baru
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Dok/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI periode 2019-2024 memberikan perhatian serius terhadap anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai menyedot uang negara cukup besar. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya evaluasi terhadap penggunaan anggaran IKN yang menurutnya bisa dilakukan secara bertahap, tidak harus diselesaikan sekaligus.
“Kita sudah memberi kelonggaran pembangunan IKN hingga 15 tahun ke depan. Jadi, tidak harus selesai pada tahun ini,” ujar Cucun usai Rapat Paripurna terakhir DPR, Senin (30/9/2024). Ia berharap agar hal tersebut menjadi evaluasi untuk ke depannya. Ia menekankan bahwa untuk membangun suatu wilayah tidak harus dilakukan secara langsung tetapi bisa dilanjutkan secara bertahap.
Cucun menambahkan bahwa penggunaan anggaran harus bernilai guna, dengan serapan anggaran yang optimal sesuai dengan kebutuhan prioritas, terutama untuk layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
"Misalkan kita kasih 100 triliun, kalau penyerapannya cuma 50 triliun kan itu ya sayang sekali. Sedangkan ada yang prioritas layanan dasar masyarakat kaya pendidikan, kesehatan. Nah itu lebih prioritas," tukasnya.
Selain itu, DPR bersama pemerintah juga menyusun proyeksi anggaran untuk pemerintahan baru dengan meningkatkan porsi belanja lain-lain sebesar Rp 631,89 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan yang baru dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhannya. (aha)